Senin, 29 Februari 2016
Pemerintahan Sepanjang Zaman
Pemerintahan Sepanjang Zaman-Sebagai satu Nagari di Minangkabau, Sungai Batang mempunyai pemerintahan adat, setiap suku terdiri dari kelompok-kelompok yang disebut ?Payung? dan setiap paying diperintah oleh satu Lembaga Adat. Dia terdiri atas 4 (empat) unsure yang disebut orang nan 4 jinih, terdiri dari : Penghulu sebagai pucuk pimpinan , dibantu oleh tig komponen: Imam Khatib mengurusi bidang Agama dan spiritual, mamak pusako (semacam manti ditempat lain ) memegang persoalan hukum , harta pusaka dan kesejahtreraan. Kemudian ada petugas keamanan dan ketertiban yang disebut Parik Paga, semacam dubalang atau polisi. Mereka dipilih dan dikukuhkan oleh musyawarah kaum berdasarkan giliran , dia boleh memerintah selama tanpa batas waktu kecuali meninggal, uzur, atau melanggar adat.
Diantara payung-payung sesuku apa lagi antar suku tidak boleh saling intervensi , kecuali hubungan emosional dan kekerabatan saja. Sebagai satu pemerintahan adat menurut system Bodi Caniago , semua Penghulu di Nagari terhimpun dalam suatu Korp Niniak Mamak di bawah pimpinan Angku Palo (Sekarang Wali Nagari) Beliau di pilih oleh para Niniak Mamak secara aidak aklamasi. Kekuasaan angku palo hanya berhak sebatas coordinator dan tidak berhak mencampuri urusan iteren perkauman. Sejak dikeluarkannya Perda tentang pemerintahan Desa, jabatan Wali Nagari dipilih langsung oleh rakyat, kriterianya tidak lagi harus seorang pemangku adat. Siapapun boleh asal Anak Nagari Sungai Batang.
Didaerah Luhak nan 3 (tigo). Tanah Datar, Agam dan 50,, kedaulatan Adat hanya sebatas Nagari. Tidak ada hubungan hirarkhi keatas, termasuk ke pusat Kerajaan Pagar Ruyung di Batu Sangkar. Itu berlaku sepanjang sejarah Minangkabau.Tapi semenjak dikeluarkannya Plakat panjang pada tahun 1833, kebijakan colonial Belanda mebuat jalur Pemerintahan dari Nagari sampai ke Residen (sekarang Gubernur) di Padang. Beberapa Nagari di himpun dalam suatu wilayah kekuasaan bernama kelarasan yang di pimpin oleh seorang bumi putera berpangkat Lareh. Lareh bertanggung jawab kepada contreleur seorang pejabat Belanda yang disini dinamakan Kunteler . diatasnya ada pejabat berpangkat Residen (Setingkat Bupati). Seterusnya Residen di Padang dan Gubernur Jendral di Jakarta, terakhir Raja Belanda di Den Hag.
Akan halnya Sungai Batang terhimpun dalam kelarasan IV Koto yaitu ; Bayur, Maninjau, Tanjung Sani dan Sungai Batang. Pada menjelang tahun 1840 , diangkatlah seorang bernama Sidubalang gelar DT. Rajo Bandaro suku guci (sekarang sudah tak dikenal). Pilihan ini atas pertimbangan bahwa Sungai Batang adalah Nagari tertua di selingkar Danau Maninjau. Ini sesuai dengan keterangan Angku Darwis Thaib gelar DT.Siri Bandaro seorang Niniak Mamak orang Maninjau dalam bukunya Seluk Beluk Adat Minangkabau. Kelarasan ini hanya berlangsung sampai 3 periode, kemudian system pemerintahan Belanda menggantikannya dengan apa yang disebut Demang. Wilayah kekuasaan Demang lebih luas dari Kelarasan. Dia meliputi; Distrik Maninjau, Lubuk Basung, matur, Palembayan. Setelah merdeka , Pemerintah Revablik Indonesia menghapus Demang, hanya ada Camat yang dulunya disebut Asisten Wedana, dibawah Bupati.
Adapun selama 3 periode Pemerintahan Kelarassan pejabat Larehnya tetap orang Sungai Batang berdasarkan keturunan, Lareh pertama Sidubalang Dt.Rajo Bandaro, Beliau digantikan anaknya bergelar Dt.Pamoncak, suku guci, Lareh kedua ini tidak cakap memerintah. Dia di gantikan oleh anak laras pertama dari istrinya suku piliang, bernama Mohammad Amin gelar Dt. Pangulu Basa, setelah kelarasan di hapuskan , yang menjadi pejabat Demang adalah putra Lareh terakhir bergelar Dt.Bandaro Kayo suku Caniago.
Setelah merdeka , Pemerintah Refoblik Indonesia melanjutkan system pemerintahan Belanda dengan sedikit perubahan , artinya sejak pertengahan abad ke 19 kedaulatan Adat tidak lagi Dominan yang mutlak berkuasa adalah Pemerintah , sedangkan adat hanyalah sebatas formalitas. Dia disebut Pimpinan ?Informal dengan kekuasaan semu. Jenjang pemerintahan formal jelas daribawah keatas lengkap dengan Undang-Undang dan sanksinya. Jalur pemerintahan terakhirnya adalah Kenagarian dan Walinagari di bantu oleh Kepala Jorong. Sekarang hampir keberadaan adat itu punah. Dia hanya terlihat pada upacara-upacara yang bersifat sereminial dan wibawa Niniak Mamak sudah diambil alih aparatur Negara?.
Demkianlah semoga bermanfaat......
reff : http://sungai-batang.blogspot.com/2016/02/pemerintahan-sepanjang-zaman.html Tags:
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Responses to “Pemerintahan Sepanjang Zaman”
Posting Komentar