TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Eksekutif Migrant Institute, Adi Candra Utama, menilai pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo belum bisa menyelesaikan masalah Tenaga Kerja Indonesia.

Dalam 100 hari kepemimpinannya, Adi menilai Jokowi dan Kabinet Kerja-nya lebih sering bersikap reaktif namun miskin tindak lanjut nyata. (Baca: Era Jokowi, Pemulangan TKIBermasalah Meningkat )

"Presiden dan jajarannya yang berhubungan langsung dengan TKI memang sering blusukan ke akar permasalahan. Sayangnya tidak ada solusi," kata Adi dalam diskusi Evaluasi 100 Hari Jokowi untuk Buruh Migran, Jakarta, Rabu, 28 Januari 2015.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, misalnya, pernah blusukan ke penampungan Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta bermasalah pada November lalu.

Namun, kata Adi, praktik pelanggaran di penampungan TKI masih saja terjadi. "Yang dibekukan Menteri Hanif hanya tempat yang dia tahu saja. Padahal ada fenomena gunung es di sini." (Baca:Empat Kapal Perang Siap Bantu Pulangkan TKIIlegal)

Adi juga menyayangkan tidak pernah ada audit publik kepada ratusan PTKIS yang ada saat ini. "Datanya saja tidak pernah dibuka untuk umum. Padahal, bayangkan bila calon TKI bisa memilih mana perusahaan penampung mana yang benar atau tidak. Ini TKI seperti jalan di gelap malam."

Selanjutnya, inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi ke terminal khusus TKI di Bandara Soekarno Hatta pada Juli lalu. KPK menemukan praktik pungutan liar di terminal itu yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia. (Baca:Solusi Menteri Khofifah untuk TKI yang Dipulangkan)

Solusi yang dilakukan Kemenaker dan BNP2TKI malah menutup terminal itu. "Ini seperti lecet di kaki malah amputasi. Terminal ini ditutup justru tidak jadi solusi karena tak ada perlindungan terhadap TKI yang membawa banyak uang dan barang dari luar negeri. Mereka dianggap seperti penumpang biasa dan jadi tak ada rasa aman."